Aturan Gratifikasi

Ketentuan Peraturan Gratifikasi

Pengertian Gratifikasi menurut
penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik.

Pengecualian

Undang-Undang No. 20
Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1)
tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang mengatur Gratifikasi
adalah:

Pasal 12B ayat (1) UU
No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU
No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1)
tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Penjelasan aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001

• Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara
  paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit
  Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima
  hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji
  tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan
  sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud
  menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan
  menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,
  atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi
  dirinya sendiri;
  
  
  
  

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU
no. 31/1999 jo UU No. 20/2001

Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4
tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan
paling banyak Rp 1 miliar.

Sumber: KPK

Tweet